Jam Layanan: Senin - Kamis 08.00 - 16.30 WIB | Jumat 07.00 - 16.00 WIB

Select your language

Berita Terkini

PENILAIAN TIM AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH

11 November 2016 Dilihat: 900

Purwodadi, Rabu, 9 November 2016. Pengadilan Negeri Purwodadi telah melaksanakan Penilaian Akreditasi Penjaminan Mutu sebagai kewajiban yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI dimana pada Tahun 2017 seluruh badan peradilan dibawahnya wajib berakreditasi sehingga dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat menjalankan pelayanan secara prima. Sebagai salah satu syarat untuk melaksanakan Penilaian Akreditasi Penjaminan Mutu adalah harus adanya pelaksanaan pemeriksaan (Audit) baik dari pihak dalam (Internal Audit) ataupun dari pihak luar/independent (Eksternal Audit). Untuk memenuhi syarat tersebut maka diadakanya pemeriksaan (Audit) dari pihak dalam (Internal Audit) di Pengadilan Negeri Purwodadi yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang dipimpin oleh Bapak Dr. H. Ali Makki, S.H.,M.H beserta Tim Audit dari Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. Karena Pengadilan Negeri Purwodadi sedang ada revitalisasi gedung dan rehab ruang sidang utama dan keterbatasan ruang untuk pertemuan maka sebelum acara audit dilaksanakan terlebih dahulu diadakan pertemuan dengan seluruh Hakim, Panmud/Kasub, dan pegawai Pengadilan Negeri Purwodadi di ruang Mediasi yang di pimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Bapak R. Hendral, S.H.,M.H. Dalam sambutanya Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi berharap kepada seluruh keluarga besar Pengadilan Negeri Purwodadi untuk bekerjasama dengan team penilai untuk menyiapkan data-data yang di butuhkan untuk team penilai, tidak lupa untuk menyemangatkan keluarga besar Pengadilan negeri Purwodadi, Bapak R. Hendral, S.H., M.H. memimpin untuk menyorakkan yel-yel Pengadilan Negeri Purwodadi.

TAPM PT1

TAPM PT2

TAPM PT3

Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Direktori Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Badan Strategi Kebijakan dan Diklat Hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah